HAIJATENG.COM – Pemerintah memberikan bantuan stimulan kepada petani gagal panen (puso) akibat bencana alam banjir di Gor Bung Karno, Kota Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Selasa 23 Januari 2024.
Bantuan stimulan ini diberikan kepada 1.360 orang petani yang mewakili lima kabupaten dan kota terdampak yaitu Grobogan, Jepara, Demak, Pati, dan Kudus.
Besaran bantuan stimulan yang akan diterima sama dengan yang sebelumnya diserahkan kepada perwakilan petani di Pekalongan, Jawa Tengah, yaitu Rp 8.000.000/Ha untuk masing-masing petani.
Adapun untuk Provinsi Jawa Tengah, luas lahan pertanian yang gagal panen seluas 16.321 hektar, dengan jumlah petani terdampak sebanyak 6.439 petani.
Baca Juga:
Untuk yang terdampak El Nino, banjir, dan sekarang ini ada kekeringan agak panjang, di Jawa Tengah itu ada 16 ribu hektare dan penerima pada hari ini adalah Kabupaten Grobogan, Kudus, Jepara, Demak, dan Pati.
Baca artikel lainnya di sini : Pemerintah Serahkan Bantuan Stimulan Bagi Petani Terdampak Banjir, 136 Kabupaten/Kota Gagal Panen
Melalui pemberian bantuan itu, Presiden Jokowi berharap uang bantuan tersebut dapat segera diterima oleh para petani sehingga para petani bisa segera menanam padi.
“Moga-moga dalam waktu yang sangat dekat realisasi uangnya bisa segera diterima para petani dan langsung bisa dipakai untuk tandur, tanam, tandur, tanam, dan segera panen.”
Baca Juga:
Klaten Bakal Jadi Contoh Daerah 3 Kali Panen Dalam Setahun, Wamentan Sudaryono Sebut Alasannya
Wujudkan Swasembada, Wamentan Sudaryono Dorong BUMN Pangan Jadi Pusat Benih Terbesar di Indonesia
“Kalau sudah panen kita tidak usah banyak impor-impor lagi dari negara lain karena mereka juga sekarang ini juga mengerem semuanya, enggak jual berasnya,” ujar Presiden.
Lihat juga konten video, di sini: Jokowi, Prabowo, KSAU dkk Kompak Pakai Jaket Bomber Saat Serah Terima C-130J Super Hercules
Pada kesempatan itu, Presiden menjelaskan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, dampak perubahan iklim semakin nyata.
Membawa peningkatan jumlah dan intensitas bencana hidrometeorologi basah yang berdampak salah satunya pada sektor pertanian.
Baca Juga:
Termasuk Gratifikasi atau Bukan, Kaesang Pangarep Siap Ikuti Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi
Berdasarkan data BNPB Tahun 2023, terdapat 136 kabupaten dan kota di 20 provinsi yang terdampak gagal panen akibat banjir.
Total lahan terdampak adalah 110.383,80 hektar dan 54.442,42 hektar diantaranya mengalami gagal panen (puso).
Akibat hal tersebut, lanjut Presiden, sedikitnya 22 negara menghentikan kebijakan ekspor berasnya dan memilih untuk mengamankan stok berasnya untuk kebutuhan dalam negerinya.
Oleh karena itu, Presiden Jokowi menyebut bahwa petani memiliki peran sentral bagi Indonesia dalam pemenuhan kebutuhan pangan.
Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.
“22 negara sekarang ini menghentikan ekspor, menghentikan menjual berasnya kepada negara lain. Kalau penduduk sebuah negara hanya 10 juta, 25 juta, gampang.”
“Kita ini 280 juta harus makan semuanya, nggih mboten? (benar tidak?-red). Oleh sebab itu, peran bapak, ibu para petani itu sangat penting bagi negara ini,” jelasnya.
Berdasarkan usulan Pemerintah daerah terdampak, luas lahan yang perlu diberikan bantuan stimulan seluas 26.995,94 hektar dengan jumlah petani sebanyak 35.500 petani.
“Bantuan yang diberikan ini juga sudah dihitung Rp 8 juta per hektare, sudah dihitung jadi Jenderal Suharyanto enggak mungkin keliru menghitungnya, pasti benar.”
“Itu biaya produksi nggih. Nanti moga-moga bapak ibu dalam 3-4 bulan yang akan datang segera panen kemudian dari situlah produktivitas bisa kita naikkan,” tandasnya.
Dalam laporannya kepada Presiden, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto memastikan bahwa bantuan stimulan untuk petani ini akan disalurkan melalui Himpuan Bank Milik Negara (Himbara).
Masyarakat penerima manfaat tidak dikenakan biaya atau potongan apapun, dan mekanisme pencairan dirancang sesederhana mungkin berbasiskan data masyarakat yang ditetapkan oleh Bupati/walikota.
Kendati demikian, aspek akuntabilitas tetap kami kedepankan dengan melibatkan pengawasan dan pendampingan dari BPKP dan inspektorat daerah.
“Dipastikan pencairan bantuan ini akan dilaksanakan sesederhana mungkin. Prosesnya mudah dan cepat,” jelas Suharyanto.
Melalui penyerahan bantuan stimulan ini, Kepala BNPB berharap dapat menjadi asa dan penambah semangat bagi masyarakat untuk turun kembali ke sawah di periode tanam pertama awal tahun ini.
Sebagaimana yang sebelumnya dikatakan Presiden, kepada seluruh petani penerima ini diharapkan agar dapat segera menanam, sebab awal tahun ini merupakan waktu yang tepat untuk penanaman padi.
Di samping itu, harga gabah juga tinggi sehingga hal itu dapat memberikan keuntungan lebih bagi petani.
“Bantuan stimulan dari Bapak Presiden ini tentu saja akan menjadi asa dan penambah semangat bagi masyarakat untuk turun kembali ke sawah di periode tanam pertama awal tahun ini,” pungkas Suharyanto.***
