Soal Pengusutan Dugaan Korupsi Kredit LPEI, KPK Tanggapi Tudingan Rebutan Perkara dengan Kejagung

Avatar photo

- Pewarta

Kamis, 21 Maret 2024 - 11:24 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi Gedung KPK. (Dok. Haijateng.com/M Rifai Azhari)

Ilustrasi Gedung KPK. (Dok. Haijateng.com/M Rifai Azhari)

HAIJATENG.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi tudingan rebutan perkara dengan Kejaksaan Agung (Kejagung).

Yuks, dukung promosi kota/kabupaten Anda di media online ini dengan bikin konten artikel dan cerita seputar sejarah, asal-usul kota, tempat wisata, kuliner tradisional, dan hal menarik lainnya. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

KPK membantah isu yang menyebut lembaga antirasuah irebutan perkara dengan Kejagung.

Sehubungan dengan pengusutan dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata memberikan penjelasan hal itu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (20/3/2024).

“Bukan saling merebut, kemarin sudah saya sampaikan supaya tidak terjadi duplikasi dalam penanganan perkara,” kata Alex.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan masalah LPEI kepada Jaksa Agung St. Burhanuddin pada hari Senin (18/3/2024)

Baca artikel lainnya di sini : Prabowo Subianto Tekankan akan Jadi Presiden untuk Seluruh Rakyat Indonesia Usai Resmi Terpilih Presiden

Alex menjelaskan bahwa KPK telah menangani perkara LPEI sejak tahun lalu dan telah memasuki tahap penyelidikan.

Hingga akhirnya naik ke tingkat penyidikan dan pengumuman kepada publik pada hari Selasa (19/3/2024).

Lihat juga konten video, di sini : Prabowo Unggul di Pilpres 2024, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez Ucapkan Selamat via Surat Resmi

Mantan hakim itu juga mengatakan bahwa pengumuman naiknya perkara tersebut ke tahap penyidikan juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban KPK kepada publik.

“Supaya hasil penyelidikan dan telaah terhadap laporan masyarakat, dan ini juga menyangkut kepercayaan masyarakat ke KPK.”

“Mereka melaporkan ke KPK, terus tindakan KPK seperti apa? Jangan sampai cuma didiamkan saja. ‘Kan begitu,” ujarnya.

Alex juga mengatakan bahwa KPK masih terus melakukan audit untuk mencari apakah ada perusahaan lain yang terlibat dugaan fraud dengan LPEI.

Peluang bagi aktivis pers pelajar, pers mahasiswa, dan muda/mudi untuk dilatih menulis berita secara online, dan praktek liputan langsung menjadi jurnalis muda di media ini. Kirim CV dan karya tulis, ke WA Center: 087815557788.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari Selasa (19/3/2024) mengumumkan pihaknya telah menggelar penyidikan.

Terkait dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

“Pada tanggal 19 Maret 2024 KPK meningkatkan penyelidikan dari dugaan penyimpangan atau dugaan tindak pidana korupsi.”

“Dalam pemberian fasilitas kredit dari LPEI ini menjadi penyidikan,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa.

Investor yang serius bisa mendapatkan 100% kepemilikan media online dengan nama domain super cantik ini. Silahkan ajukan penawaran harganya secara langsung kepada owner media ini lewat WhatsApp: 08557777888.

Untuk kasus ini, kata Ghufron, pihak KPK mengambil kebijakan yang berbeda dari biasanya.

Selama ini KPK mengumumkan penyidikan dan menyampaikan telah melakukan penetapan tersangka.

“Sekali lagi ini semua adalah kebijakan internal KPK. Namun, dalam perkara ini, kami memutuskan untuk kemudian merilis.”

“Dan mengumumkan status penyidikan perkara ini pada hari ini sebelum menetapkan tersangkanya,” ujarnya.

Selain itu, Ghufron juga membahas soal Pasal 50 Undang-Undang KPK.

Bahwa kepolisian maupun kejaksaan tidak lagi berwenang untuk menangani suatu perkara korupsi apabila perkara itu sudah dilakukan penyidikan lebih dahulu oleh KPK.

“Dalam hal KPK sudah melakukan penyidikan, kepolisian dan kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan,” ujar Ghufron.

Namun, ketika penyidikan suatu perkara korupsi sudah didahului oleh kepolisian dan kejaksaan.

Kedua penegak hukum itu wajib memberitahukan KPK paling lambat 14 hari setelah dimulainya penyidikan.

KPK juga menyampaikan bahwa pihaknya telah mempelajari tiga korporasi dalam perkara dugaan korupsi tersebut.

Hal itu juga berbeda dengan Kejaksaan Agung yang menyampaikan ada empat korporasi yang terindikasi fraud.

Ghufron juga menyebut total indikasi kerugian keuangan negara pada kasus LPEI mencapai Rp3,45 triliun.***

Artikel di atas juga sudah dìterbitkan di portal berita nasional, Helloidn.com

Sempatkan juga untuk membaca artikel menarik lainnya, di portal berita Halloup.com dan Mediaemiten.com

Untuk kebutuhan publikasi press release di portal berita ini, atau serentak di puluhan media online lainnya, dapat menghubungi (WhatsApp) Jasasiaranpers.com:

08531 555 778808781 555 778808191 555 77880811 115 7788.

Berita Terkait

Soal Wacana Pembatasan Pembelian Bahan Bakar Minyak Bersubsidi, Ini Tanggapan Airlangga Hartarto
Sudirman Said Didorong untuk Daftar Sebagai Calon Pimpinan KPK, Ini Sejumlah Alasan Aktivis
Menjadi Prajurit TNI dan Polri adalah Panggilan Pengabdian yang Mulia, Kata Prabowo ke Capaja TNI – Polri
Prabowo Subianto Saat Tiba di Yordania, Disambut oleh Sejumlah Pejabat Tinggi dan Jajar Kehormatan
Kuasa Hukum Tanggapi Penyitaan Ponsel dan Buku Harian Hasto Kristiyanto, Kasus Buronan Harun Masiku
KTT Terkait Masalah Gaza di Yordania, Prabowo Subianto Ditugaskan Presiden Jokowi untuk Hadir
Subagyo HS Sebut Kualitas Mas Bowo Sudah Teruji, Prabowo Subianto Dapat Ucapan Selamat dari Seniornya
14 WNI Ditangkap Polisi Hongkong, Diduga Korban Sindikat Pencucian Uang Modus Buka Rekening Online
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Selasa, 16 Juli 2024 - 09:02 WIB

Sudaryono Membayangi Elektabilitas Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi di Survei IDN Terbaru Pilkada Jateng

Selasa, 16 Juli 2024 - 08:26 WIB

Ini Respons Gibran Rakabuming Raka yang Diisukan Dirinya Mundur Sebagaì Wali Kota Surakarta

Sabtu, 13 Juli 2024 - 13:25 WIB

Nama Sudaryono Masuk Partai Amanat Nasional dalam Radar untuk Diusung di Pilkada Jawa Ten̈gah 2024

Senin, 8 Juli 2024 - 10:53 WIB

Irjen Pol. Ahmad Luthfi Menjadi Top of Mind Calon Gubernur Jateng versi Survei Indikator Politik Indonesia

Senin, 8 Juli 2024 - 09:53 WIB

Kaesang Pangarep Mulai Angkat Bicara Soal Sosok Kepemimpinan di Jateng, Jelang Pilkada Jawa Tengah 2024

Rabu, 3 Juli 2024 - 08:11 WIB

Jajaki Pilkada Kota Solo, Jawa Tengah, Diah Warih Anjari Temui Sekjen PKS Aboe Bakar Al-Habsyi

Senin, 1 Juli 2024 - 09:54 WIB

LSI Ungƙap 4 Nama yang Saat Ini Paling populer Jelang Pilkada Jateng 2024, Salah Satunya Sudaryono

Senin, 1 Juli 2024 - 07:31 WIB

Komunikasi Politik Jelang Pilkada Jateng 2024, Gus Yusuf Bertemu Bupati Kendal Dico M Ganinduto

Berita Terbaru