PAGI ITU, Alun-alun Kota Pati dipenuhi ribuan warga yang kecewa. Sekitar seribu orang memadati trotoar, sebagian membawa spanduk, sebagian menumpuk kardus berisi air mineral sebagai simbol protes.
Mereka menuntut Bupati Pati Sudewo mundur dari jabatan karena dianggap arogan dan tidak responsif terhadap aspirasi masyarakat.
Kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen menjadi pemicu utama gejolak.
ADVERTISEMENT
Baca Juga:
Ricuh Aksi di Pati, Laporan Resmi Pastikan Tak Ada Korban Meninggal
Forum Humas SMK DIY Dibentuk, Fokus Tingkatkan Citra dan Daya Saing Sekolah
Banjir Kabupaten Grobogan, Baru Sehari Dipulihkan Jalur Rel Gubug – Karangjati Kembali Amblas
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kalau mau protes, silakan 5.000 orang, bahkan 50.000 orang,” ujar Bupati Sudewo beberapa waktu lalu, pernyataan yang menyulut kemarahan warga.
Ketegangan di Balik Angka Pajak
Kebijakan PBB-P2 tidak berlaku merata; sebagian kenaikan hanya 50 persen, namun tetap menimbulkan ketidakpuasan.
Baca Juga:
2 Perjalanan KA di Wilayah Daop 4 Semarang Dibatalkan Akibat Rel Kebanjiran di Kabupaten Grobogan
Mangkir dari Panggilan Penyidik, Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu Belum Ditahan KPK
Media Online Ini Siap Bantu Terbitkan Artikel Tugas Kampus di Media Online, Khusus untuk Mahasiswa
Banyak warga merasa kebijakan ini memberatkan secara ekonomi, terutama bagi keluarga menengah ke bawah.
Selain nominal, sikap Bupati yang dianggap meremehkan aspirasi publik memperparah ketegangan.
Dokumen anggaran Pemkab Pati 2025 menunjukkan kebutuhan menutupi defisit sektor infrastruktur dan pelayanan publik.
Meski tujuan finansial jelas, pelaksanaannya menimbulkan persepsi ketidakadilan di masyarakat.
Baca Juga:
LBH Semarang Tuntut Aipda Robig dan Kapolrestabes Semarang Dipecat, Kasus Penembakan Siswa SMK 4
Raih Kemenangan di 27 Pilkada Jawa Tengah, Ketua Partai Gerindra Jateng Sudaryono Dinilai Sukses
Respons Gubernur dan Jalur Politik Resmi
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menanggapi desakan mundur dengan merujuk mekanisme hukum melalui DPRD.
“Ya, itu tanyakan ke sana. Mekanismenya harus di DPRD,” ujar Luthfi usai memantau Cek Kesehatan Gratis di Universitas Diponegoro, Rabu (13/8/2025).
Ia menekankan, penyampaian pendapat di muka umum adalah hak konstitusional, tetapi tidak bersifat absolut.
“Tidak boleh dilakukan secara anarkis, memaksakan kehendak, atau mengganggu kepentingan umum,” tambahnya.
Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.
Luthfi juga meminta Bupati dan Muspida menyerap aspirasi masyarakat untuk menjaga situasi kondusif, yang menurutnya penting bagi investasi.
Dari Aksi Damai ke Bentrokan
Awalnya, aksi warga relatif tertib, meski simbol tumpukan kardus air mineral menarik perhatian publik.
Namun, tensi meningkat ketika massa mulai melempar benda ke aparat keamanan.
Polisi merespons dengan gas air mata, memaksa kerumunan bubar dalam kepanikan.
Bentrokan itu memperlihatkan jarak emosional antara penguasa dan rakyatnya.
Di balik asap gas air mata, tersisa pertanyaan apakah suara warga benar-benar didengar atau hanya dianggap gangguan sementara.
Motif Kenaikan PBB-P2 dan Tekanan Anggaran
Dokumen internal menunjukkan bahwa kenaikan pajak ini merupakan upaya menutupi defisit anggaran daerah.
Sumber internal Pemkab menyatakan, “Kami harus mencari pendapatan yang bisa langsung masuk ke kas daerah,” dengan syarat anonim.
Namun, penerapan yang tidak merata memicu persepsi ketidakadilan.
Pertanyaan muncul: apakah kemampuan ekonomi warga telah menjadi pertimbangan utama dalam perhitungan pajak?
Kritikus menilai, tanpa sosialisasi dan mitigasi dampak sosial, kebijakan fiskal justru menimbulkan konflik.
Komunikasi Pemerintah dan Retorika Kontroversial
Selain angka pajak, retorika Bupati Sudewo menjadi pemicu emosional warga.
Pernyataan yang mempersilakan protes hingga puluhan ribu orang dianggap merendahkan aspirasi masyarakat.
Aktivis menilai, komunikasi kebijakan yang terburu-buru mempertegas jarak antara pejabat dan rakyat.
Dokumen rapat DPRD memperlihatkan bahwa sosialisasi terbatas sebelum implementasi kebijakan.
Ahli tata pemerintahan menekankan, “Transparansi dan dialog sebelum kebijakan diterapkan sangat penting untuk menghindari gesekan sosial.”
Dampak Sosial dan Ekonomi pada Masyarakat
Kenaikan PBB-P2 berdampak nyata pada kelompok ekonomi menengah ke bawah yang mayoritas membayar pajak.
Banyak warga menunda pembayaran atau meminjam demi memenuhi kewajiban pajak.
Pelaku usaha kecil menghadapi tekanan modal kerja dan potensi penurunan produktivitas.
“Efek domino ini bisa merembet ke sektor pendidikan, kesehatan, dan stabilitas sosial.”
Kebijakan fiskal yang tidak selaras dengan kapasitas ekonomi warga dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik.
Strategi Politik dan Mekanisme Mundur Kepala Daerah
Gubernur Luthfi menekankan jalur DPRD sebagai mekanisme sah jika ada desakan pengunduran diri.
Sejarah politik lokal menunjukkan tekanan publik jarang memaksa pejabat mundur tanpa dukungan politik signifikan.
Pakar politik menilai, “Kasus ini menunjukkan fragmen kepemimpinan lokal: kepatuhan hukum versus legitimasi sosial.”
DPRD memiliki peran strategis dalam menilai kinerja Bupati, namun politisasi isu pajak berpotensi menimbulkan gesekan kepentingan.
Pertanyaan tersisa: apakah mekanisme hukum dapat menyeimbangkan hak warga dan stabilitas pemerintahan?
Antara Aspirasi Publik dan Stabilitas Pemerintah
Gejolak Pati mencerminkan ketegangan klasik antara kewajiban fiskal pemerintah dan kebutuhan masyarakat.
Bupati menghadapi dilema antara pendapatan daerah dan kepercayaan publik. Warga menuntut keadilan, sementara aparat menuntut ketertiban.
Dalam setiap kebijakan, komunikasi, transparansi, dan sosialisasi menjadi penentu apakah konflik dapat dicegah atau meledak.
Kasus Pati menjadi pengingat bahwa legitimasi politik dan dukungan masyarakat sama pentingnya dengan mekanisme hukum yang ada.****
Sempatkan untuk membaca berbagai berita dan informasi seputar ekonomi dan bisnis lainnya di media Kongsinews.com dan Hilirisasinews.com.
Simak juga berita dan informasi terkini mengenai politik, hukum, dan nasional melalui media Halloup.com dan Halloupdate.com.
Informasi nasional dari pers daerah dapat dimonitor langsumg dari portal berita Jatimraya.com dan Hellocianjur.com.
Untuk mengikuti perkembangan berita nasional, bisinis dan internasional dalam bahasa Inggris, silahkan simak portal berita Indo24hours.com dan 01post.com.
Pastikan juga download aplikasi Hallo.id di Playstore (Android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik. Media Hallo.id dapat diakses melalui Google News. Terima kasih.
Kami juga melayani Jasa Siaran Pers atau publikasi press release di lebih dari 175an media, silahkan klik Persrilis.com
Sedangkan untuk publikasi press release serentak di media mainstream (media arus utama) atau Tier Pertama, silahkan klik Publikasi Media Mainstream.
Indonesia Media Circle (IMC) juga melayani kebutuhan untuk bulk order publications (ribuan link publikasi press release) untuk manajemen reputasi: kampanye, pemulihan nama baik, atau kepentingan lainnya.
Untuk informasi, dapat menghubungi WhatsApp Center Pusat Siaran Pers Indonesia (PSPI): 085315557788, 087815557788.
Dapatkan beragam berita dan informasi terkini dari berbagai portal berita melalui saluran WhatsApp Sapulangit Media Center
