Tanggapan Kontrak Politik dengan PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo: Soal Menteri Hak Prerogatif Presiden

HAIINDONESIA.COM – Calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo memberikan penjelasan resmi terkait kabar kontrak politik dengan PDIP.

Ganjar Pranowo membantah soal adanya kontrak politik dengan partai untuk pemilihan menteri jika dirinya terpilih menjadi Presiden.

Hal itu disampaikan Ganjar Pranowo di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 13 Juni 2023.

Seusai dirinya menghadiri rapat terbatas (ratas) terkait dengan penataan kawasan Candi Borobudur bersama Presiden Jokowi.

“‘Kan sistem presidensial itu soal menteri prerogatif presiden, jadi serahkan presiden,” kata Ganjar saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan.

Baca artikel menarik lainnya, di sini: Sandiaga Uno Gabung PPP, Achmad Baidowi: Peluang Diusulkan Sebagai Cawapres Semakin Besar

Sebelumnya, pada hari Minggu (11/6/2023), kader PSI Ade Armando melalui akun Twitter bernama pengguna adearmando61 menulis:

“Saya dapat kabar, Ganjar sudah meneken kontrak dengan PDIP bahwa kalau dia jadi presiden, penentuan orang-orang yang jadi menteri dan menempati posisi strategis akan ditentukan oleh PDIP.”

Akan tetapi, pada hari Selasa (13/6), Ade Armando mengklarifikasi cuitan sebelumnya dengan menyatakan;

“Ganjar Pranowo sudah mengklarifikasi bahwa kalau nanti dia jadi presiden, yang akan menentukan siapa anggota kabinetnya, ya, dia sendiri. Bukan partai!”

Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah juga menegaskan bahwa tidak ada kontrak politik antara Ganjar Pranowo dengan PDI Perjuangan apabila Ganjar Pranowo terpilih menjadi presiden.

“Saya pastikan 1.000 persen tidak ada kontrak politik jika Pak Ganjar Pranowo menjadi presiden,” kata Said Abdullah dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

Said Abdullah menjelaskan bahwa satu-satunya kontrak politik antara Ganjar dan PDI Perjuangan adalah menjalankan cita-cita perjuangan partai, yakni menyejahterakan rakyat.***